Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)Propinsi Jatim, Brigjen Pol Sukirman menegaskan, agar daerah yang sudah mempunyai BNN Kabupaten/Kota menggelar tes urine kepada angggota dewan. Pasalnya, anggota dewan merupakan contoh masyarakat yang berada di lembaga tertinggi di masing-masing daerah.

“Saya harapkan agar BNNK bisa menggelar tes urine kepada anggota dewan sebagai contoh masyarakat. Dari 15 daerah termasuk Kota Mojokerto yang sudah memiliki BNNK, hanya BNN tingkat satu dan BNNK Blitar yang sudah menggelar tes urine, itupun untuk PNS,” ungkapnya usai pelantikan BNNK Mojokerto, Selasa (13/10/2015).

Masih kata Ketua BNN, jika ditemukan anggota dewan yang melakukan penyalahgunaan narkotikan, BNNK bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pasalnya, tugas BNNK dengan Satnarkoba, masing-masing sama yakni saling berkoordinasi untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Sehingga BNN membentuk Tim Koordinasi Terpadu agar seirama sesuai target karena BNN, penindakan lebih kepada kasus, seperti pengguna maka diterapkan pasal 127 yakni rehabilitasi yang diharapkan pengguna sembuh. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya fokus ke pelajar saja namun juga kepada masyarakat luas,” katanya.

Menurutnya, data BNN Provinsi Jatim menyebutkan jika penyalahgunaan narkotika di Jatim didominasi oleh pelajar (coba-coba, red) sehingga terkesan BNN hanya fokus kepada penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Kebanyakan para pelajar tersebut mengkonsumsi narkotika jenis pil koplo.

“Dibentuknya BNNK di masing-masing daerah karena beberapa pertimbangan, diantaranya masalah narkotika di wilayah tersebut yang memerlukan BNNK baik melihat sejarah dan penelitian serta kebutuhan di wilayah tersebut yang mengharapkan adanya BNNK,” ujarnya.

Kepala BNN menambahkan, banyak daerah mengajukan didirikan BNNK namun karena terbenturnya anggaran sehingga seletif dalam persetujuan dengan melihat motifitas daerah tersebut. Menurutnya, tugas utama BNN adalah menurunkan referensi penyalahgunaan narkoba dan bekerja sama dengan semua SKPD serta masyarakat.

“BNNK Mojokerto yang baru terbentuk tidak bisa berjalan sendiri, Pemkot dan instansi lain diharapkan bisa membantu. BNNK Mojokerto harus segera berkoordinasi dengan SKPD terkait dan segera membentuk Tim Koordinasi Terpadu pelaksanaan program P4GN serta menjalankan program unggulan dari BNN pusat,” harapnya.

Dalam pelantikan BNNK Mojokerto, mantan Kabag Sumda Polres Mojokerto Kota, Kompol Suharsi dilantik sebagai Kepala BNNK Mojokerto yang dihadiri Sekdakot, perwakilan Danrem 082/CPYJ, Dandim 0815, anggota DPRD serta 14 kepala dan anggota BNNK di Jatim.(admin:www.bnnpjatim.com)